PermenPAN RB 2/2019 Tentang PPPK Sudah Terbit, Intip Yuk Isinya

0
24
TABLOIDSINARTANI.COM 14 Peb 2019, Gesha

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta — Landasan hukum perekrutan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah ada dengan terbitnya Permen PAN RB Nomor 2/2019. Seperti apakah isinya?

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani 11 Februari 2019 ini diatur siapa saja yang bisa ikut dalam pengadaan PPPK, khususnya pada tahap 1 yang diadakan hingga 17 Februari 2019 (sebelumnya disebutkan 10-16 Februari 2019, red) yaitu tenaga harian eks K- II , dosen dan tenaga kependidikan pada PTN Baru dan penyuluh pertanian.

Khusus penyuluh pertanian, merupakan penyuluh THL TBPP berdasarkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/direktur jenderal/kepala dinas pertanian provinsi dan/atau nota kesepahaman/MoU antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan pemerintah daerah.

PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019 juga secara gamblang menyebutkan bahwa honorer K2 yang boleh ikut mendaftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hanya yang pernah ikut tes CPNS 2013. Terlihat dalam Ketentuam Umum poin ke-14 PermenPAN RB dimaksud dinyatakan, “Tenaga Honorer yang selanjutnya disebut TH Eks K- II adalah Tenaga Honorer Eks Kategori II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara.”

Tetapi, tidak semua eks Honorer K2 juga bisa ikut mendaftar, karena masih ada batasnan yang tercantum di pasal 3 PermenPAN RB tersebut.Yaitu, guru yang aktif mengajar, dosen yang masih aktif bertugas di Instansi Pemerintah, tenaga kesehatan yang masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan Instansi Pemerintah; dan penyuluh pertanian yang masih aktif bertugas.

Penetapan kebutuhan PPPK juga memperhatikan usulan penetapan kebutuhan (formasi) dari Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Termasuk, rasio belanja pegawai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga rencana strategis, arah pembangunan, dan potensi daerah.

Dalam pasal 7 diatur bahwa Anggaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2019 dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 dilakukan secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku ketua tim pelaksana dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Sedangkan pada pasal 10, Pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 di Instansi Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Baca juga disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here